√√ Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan

akta otentik dan akta di bawah tangan

Mengenal akta otentik dan akta di bawah tangan terbilang urgen bagi setiap warga negara Indonesia. Kita akan menjadi lebih tenang jika suatu perikatan yang disepakati dalam perjanjian tertuang dalam akta yang benar-benar sah dan valid. Sehingga bila mana terjadi penyimpangan, maka akta tersebut bisa menjadi alat bukti yang kuat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Melihat pentingnya memahami kedua jenis akta ini, maka dalam artikel ini saya coba urai bagaimana ketentuan dan kekuatannya masing-masing.

Read More

Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan

Tidak semua surat dapat disebut akta. Hanya surat tertentu yang memenuhi syarat yang dapat disebut akta.

Yaitu: ditandatangani, memuat peristiwa yang mendasari hak / perikatan, dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

Berdasarkan bentuknya, akta terbagi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada ada tidaknya keterlibatan aparatur negara yang berwenang untuk membuat sebuah akta.

Jika akta tersebut melibatkan pejabat yang berwenang untuk membuat akta, maka akta ini disebut akta otentik. Sebaliknya, jika tidak dibuat olehnya, maka disebut akta di bawah tangan.

Melihat dari segi kekuatannya jelas berbeda. Akta otentik jauh lebih kuat dari pada akta di bawah tangan.

Untuk melihat bagaimana ketentuannya masing-masing. Siapkan konsentrasi Anda untuk membaca penjelasan saya di bawah.

Akta Otentik

Adapun akta otentik adalah akta yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan dengan/tanpa bantuan pihak berkepentingan, untuk memuat segala hal yang diperlukan di dalamnya.

Sesuai dengan KUHP pasal 1868 berikut:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.

Dengan demikian, akta ini harus dibuat oleh pejabat yang benar-benar memiliki wewenang. Jika tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka menurut pasal 1869 KUH Perdata disebutkan:

  • Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formal sebagai akta otentik.
  • Akta demikian mempunyai nilai kekuatan (dianggap) sebagai akat di bawah tangan.

Pembagian akta otentik

Akta ini dibagi menjadi dua, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat, dan akta yang dibuat atas kehendak pihak tertentu.

Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang meliputi akta dibidang hukum publik yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN), seperti SIM, KTP, IMB, Paspor. Ada juga yang dibuat oleh pejabat yudikatif, seperti berita acara sidang, surat pemanggilan, dan lain-lain.

Adapun akta yang dibuat atas kehendak pihak tertentu adalah akta yang dibuat oleh pejabat (Notaris) yang berwenang atas inisiatif pihak-pihak yang kepentingan, dengan memuat segala hal yang dikehendaki pihak-pihak tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti akta jual beli, akta hibah, dan lain sebagainya.

Syarat akta otentik

Agar dianggap sah dan dapat menjadi alat bukti yang kuat, akta otentik harus memenuhi syarat formal dan materiil.

Syarat formal:

  1. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Seperti notaris, PPAT, atau KUA untuk pembuatan akta nikah.
  2. Dihadiri para pihak
  3. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat yang bersangkutan
  4. Dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi
  5. Menyebut identitas notaris (pejabat)
  6. Menyebut tempat, hari, bulan, dan tahun pembuatan akta
  7. Notaris membacakan akta dihadapan para penghadap
  8. Ditandatangani semua pihak
  9. Penegasan pembacaan, penerjemahan (jika ada), dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

Syarat materiil:

  1. Berisi kesepakatan para pihak
  2. Isi keterangan perbuatan hukum
  3. Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti

Jangan lewatkan informasi tentang sistematika hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Akta di Bawah Tangan

Untuk mengetahui apa itu akta di bawah tangan, undang-undang telah merumuskan bagaimana pengertiannya.

Pasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 RBG mendefinisikan akta di bawah tangan sebagai berikut:

  1. tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan
  2. tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak,
  3. secara umum terdiri atas segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi:
    • surat-surat
    • register-regiter
    • surat-surat urusan rumah tangga
    • tulisan lain yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum

Agar dokumen-dokumen tersebut bernilai akta di bawah tangan, maka harus dipenuhi beberapa syarat berikut:

  1. surat atau tulisan tersebut ditandatangani
  2. isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum
  3. sengaja dibuat untuk dijadikan bukti perbuatan hukum yang disebut di dalamnya.

Kekuatan Akta di Bawah Tangan

Daya kekuatan akta ini tidak sekuat Akta otentik (yaitu akta yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang). Hal ini disebabkan karena akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan formal dan materiil semata.

Kekuatan formal pada akta ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Orang yang bertandatangan dianggap benar  menerangkan hal yang tercantum dalam akta.
  2. Tidak mutlak untuk keuntungan pihak tertentu

Daya kekuatan materiilnya meliputi:

  1. Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar
  2. Memiliki daya pengikata kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak darinya

Syarat Akta di Bawah Tangan

Agar berkekuatan hukum, akta ini harus memenuhi sayarat formal dan materil.

Berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 RGB, syarat formalnya adalah sebagai berikut:

  • berbetnuk tertulis atau tulisan
  • dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum
  • ditandatangani oleh para pihak
  • mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan

Jika dibuat secara sepihak, maka syarat formalnya adalah:

  • dibuat sendiri oleh yang bersangkutan
  • ditandatangi oleh pembuat

Adapun syarat-syarat materiil akta ini mencakup hal-hal berikut:

  • keterangan yang terantum dalam akta di bawah tangan berisi pesetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum
  • sengaja dibuat sebagai alat bukti

Hak Memungkiri Tanda Tangan

Untuk mengetahui bagaimana dapat tidaknya akta di bawah tangan di pungkiri, dalam KUH Perdata pasal 1876 disebutkan bahwa:

Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

Dengan demikian, setiap orang wajib untuk mengakui atau memungkiri tandatangannya pada Akta di bawah Tangan yang ditujukan kepadanya. Kewajiban hukum tersebut bersifat tegas, dan hanya mengandung dua opsi:

  1. mengakui bahwa tanda tangan yang tertulis di atas akta adalah benar tanda tangannya.
  2. mengingkari bahwa tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tanggannya.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat difahami bahwa hidup matinya akta di bawah tangan tergantung pada tanda tangan. Pengakuan atau pemungkiran terhadapnya dilakukan secara tegas. Karena itu, jika tidak memungkiri secara tegas, maka dianggap mengakui.

______________

Referensi:

Dedi Supriyadi, M. Ag., Kemahiran Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm: 55-85 dan 87-99.

KUH Perdata dan KUHA Perdata, Pustaka Buana, 2015, hlm: 407-408

Related posts