√√ Hukum Pidana Islam [Arti, Macam, Sanksi]

hukum pidana islam

Hukum pidana Islam adalah cabang hukum islam yang membahas persoalan pidana berikut sanksinya. Hukum ini membahas jenis-jenis kejahatan, macam-macam hukuman (sanksi) yang dijatuhkan kepada si pelaku, persyaratan penerapan sanksi, dan lain sebagainya.

Dalam hukum pidana islam dikenal istilah Jinayah dan Jarimah. Ada yang mengatakan keduanya adalah sama, namun setelah ditelisik, ternyata berbeda.

Read More

Perbedaan keduanya tidaklah sulit kita cerna. Ibarat pohon, Jinayah adalah cabang, sedang jarimah adalah rantingnya. Hukum pidana islam dalam ilmu fiqih disebut dengan istilah Jinayah. Sedang, jarimah adalah perbuatan pidananya.

Jadi, Jinayah berkutat pada hukum atau aturan-aturan pidana. Sedangkan Jarimah berkutat pada jenis-jenis perbuatan pidana yang dilakukan mukallaf / orang yang dikenakan beban hukum. (penjelasan selengkapnya ada di bawah).

Dengan kata lain, Jinayah adalah bidang hukum yang membicarakan macam-macam perbuatan pidana dan hukumnya.

Hukum Pidana Islam

Selanjutnya, dalam mempelajari hukum ini, Anda perlu mengenal beberapa hal tentang jarimah. Yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan berkonsekuensi terhadap adanya sanksi bagi si pelaku kejahatan.

Macam Jarimah

Perlu diketahui, Jarimah terdiri dari tiga macam, yaitu jarimah hudud, qisas dan ta’zir.

1. Jarimah Hudud

Dalam jarimah hudud, jenis perbuatan dan sanksinya telah ditentukan oleh syara. Ada beberapa kejahatan yang masuk dalam kategori jarimah ini, yaitu:

Selengkapnya, pelajari penjelasan saya tentang perbedaan hudud, qisas, diyat, dan ta’zir dalam artikel sebelumnya.

2. Jarimah Qisas

Yaitu segala perbuatan melanggar hukum yang dimana sanksinya berupa pembalasan setimpal.

Ada dua jenis kejahatan yang bisa dikenakan qisas, yaitu:

  • Pembunuhan
  • Kejahatan melukai fisik (menganiayaan)

Dalam jarimah ini, hak manusia lebih diutamakan. Jika pelaku mendapat maaf dari korban / keluarga korban, maka konsekuensinya, si pelaku membayar diyat kepada mereka.

Yaitu sejumlah harta yang telah ditentukan jumlahnya yang kemudian diberikan kepada korban / keluarga korban.

Perlu diketahui, dalam jarimah Qisas, terdapat istilah diyat. Yaitu hukuman denda yang hanya berlaku bagi mereka yang dimaafkan dari hukuman qisas. Misalnya, sipelaku pembunuhan dimaafkan oleh keluarga korban. Maka dalam kasus ini, dia dikenakan membayar diyat (denda) yang harus diberikan kepada keluarga korban.

3. Jarimah Ta’zir

Dalam ta’zir, sanksi yang tidak dibicarakan dalam nash. Karenanya, Negara / Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan sanksi.

Seperti hukuman penjara bagi pendusta,  dan hukuman denda bagi pelaku pelanggaran lalulintas. menghardik orang tua, berdusta, dan lain sebagainya.

Unsur Jarimah

Secara umum, unsur jarimah terdiri dari dari tiga bagian, yaitu formil, materiil, dan moril.

A. Unsur formil 

Menitikberatkan pada adanya undang-undang atau Nash. Sehingga setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum, dan pelakunya tidak dapat dipidana, kecuali ada Nash atau undang-undang yang mengaturnya

B. Unsur materiil 

Berupa sifat melawan hukum. Artinya perbuatan yang terjadi membentuk jarimah baik dalam sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat

C. Unsur moril

Pelakunya adalah mukallaf (baligh dan berakal). Yakni pelaku jarimah adalah orang yang dianggap mampu bertanggung jawab, dan dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap jarimah yang dia lakukan.

Ketentuan orang yang dianggap mampu bertanggung jawab diantaranya:

1. Berakal sehat atau bukan orang gila
2. bukan anak-anak
3. bukan karena dipaksa
4. bukan karena pembelaan diri

Pertalian Sanksi

Jika dilihat dari pertalian hukuman antara satu dengan yang lain, sanksi terbagi menjadi empat, yaitu:

a. Sanksi pokok (Uqubah Ashliyah)

Yaitu sanksi yang diterapkan secara definitif dalam syariat. Hakim hanya menerapkan hukuman sesuai dengan syariat. Seperti hukuman potong tangan, qisas, jilid, dan lain sebagainya.

b. Sanksi Pengganti (Uqubah Badaliyah)

Yaitu hukuman pengganti yang menjadi alternatif dari hukuman pokok. Seperti diyat yang menjadi pengganti hukuman Qisas.

c. Sanksi tambahan (Uqubah Taba’iyah)

Yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya putusan hakim. Seperti hilangnya hak persaksian bagi penuduh zina, dan hilangnya hak waris pembunuh yang telah membunuh si muwarris (si pemilik harta yang dapat mewariskan hartanya kepada si pembunuh tersebut).

d. Sanksi pelengkap (Uqubah Takmiliyah)

Yaitu hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok melalui putusan hakim. Misalnya mengalungkan tangan sipencuri yang telah dipotong ke lehernya.

Kewenangan Hakim

Jika dilihat dari kewenangan hakim yang memutuskan perkara, sanksi terbagi dua, yaitu:

a. Sanksi statis

Yaitu ketetapan pidana (sanksi) yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur’an / Hadits), yang tidak ada batasan tinggi dan rendahnya. Seperti hukuman pezina dengan 100 kali cambuk, dan sanksi penuduh zina dengan 80 kali cambuk.

b. Sanksi dinamis

Yaitu sanksi dimana hakim dapat menentukan pilihan, bisa berat bisa juga ringan, sesuai dengan realita yang dihadapi. Seperti sanksi ta’zir, yang mana hakim memiliki kewenanang mutlak.

Aspek Objek

Dari segi objeknya, Sanksi dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga, yaitu:

  1. Hukuman Jasmani: Seperti potong tangan, jilid, Qisas, Kerja sosial.
  2. Hukuman Benda: Seperti diyat dan penyitaan harta.
  3. Hukuman Psikologis: Seperti ancaman dan teguran.

Pastikan Anda tidak berhenti di sini. Pelajari juga daftar ayat ahkam dan tujuan hukum Islam.

____

Referensi:

  • Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, Bairut, Darul Qutub, 1963, juz I, hlm: 67
  • Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah, Mesir, Darul Albab al-Halabi, 1973, hlm: 219.
  • Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., Hukum Pidana Islam di Indonesia, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm:1-12. & 291-293.

Related posts